Rencana Pemindahan Ibukota Negara, Jonggol Bogor pun Siap Jadi Ibukota RI
Kondisi Jakarta memang makin hari makin semrawut. Dari masalah kemacetan, polusi, hingga ancaman banjir terus menerus menjadi ancaman buat ibukota tercinta ini. Karena itulah pemerintah mulai memikirkan serius rencana pemindahan ibukota negara sebagai pusat pemerintahan ke lokasi lain. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR Mahfudz Siddiq berpendapat, Jonggol menjadi alternatif menarik untuk dijadikan ibukota negara sekaligus sebagai pusat pemerintahan.Usul Mahfudz ini adalah Jonggol dijadikan ibukota negara dan pusat pemerintahan dengan nama Jayakarta. Untuk itu, konsep tata-ruang diatur khusus dan diperlakukan secara ketat. Sementara Jakarta dibiarkan menjadi pusat bisnis. Mahfudz juga mengusulkan, secara bersamaan dilakukan pengembangan konsep megapolitan dgn perencanaan terpadu bersama kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopuncur) di bawah koordinasi badan khusus yang menggarap proyek jangka panjang tersebut.
Wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia ke wilayah Jonggol langsung direspons positif oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Salah satu bentuk persiapan yang dilakukan Pemkab Bogor adalah dengan membangun jalan poros tengah timur sepanjang 42 kilometer. Jalan poros tengah timur yang diperkirakan menelan dana sekitar Rp 579 miliar itu dibangun mulai dari daerah Sentul, Kecamatan-Babakan Madang hingga ke Jonggol.
"Memang belum dibicarakan secara khusus dan ini masih wacana. Tapi sebagai pimpinan pemerintah daerah di Kabupaten Bogor, kami berharap kebijakan politik atau keputusan politik bisa segera dilahirkan pemerintah pusat," ujar Bupati Bogor Rachmat Yasin seusai mengikuti orasi ilmiah di kampus IPB Dramaga, Selasa (5/10/2010).
Dia mengatakan, jika benar ibu kota akan dipindah, lokasi yang paling masuk akal dan paling realistis adalah di Jonggol. "(Jonggol) Menjadi pusat pemerintahan, bukan pusat bisnis, dan bukan juga pusat niaga," katanya.
Bicara soal Jonggol, kata Yasin, Jonggol memang sangat cocok menjadi pusat pemerintahan. Sedangkan untuk Kantor Presiden, Istana Bogor bisa menjadi pilihan utama. "Dari aspek apa pun, Istana Bogor lebih representatif untuk Kantor Presiden. Istana Bogor lebih luas, memiliki halaman luas," ujarnya.
Selain itu, katanya, di dekat Istana Bogor ada Kebun Raya Bogor (KRB). Jadi, pendekatan lingkungan yang hijau sangat sesuai seperti yang dicanangkan Presiden. "Yang penting, lokasinya bebas dari banjir. Jadi tidak perlu lagi bangun istana baru," ujarnya.
Untuk semua itu, kata Yasin, dia akan memfasilitasinya dengan mengeksposnya di hadapan Presiden. "Saya akan menghadap Presiden, sekitar Desember nanti. Di hadapan Presiden saya akan ekspos soal pembangunan ruas jalan poros tengah timur, soal Sirkuit Sentul dan Jonggol," katanya.
Terkait pembangunan poros tengah timur, Bupati yang akrab disapa RY itu menjelaskan, untuk tahap pertama akan dibangun jalan sepanjang 26 kilometer, tahap kedua 16 kilometer dengan akses Bekasi ke Delta Mas, dan bagian kanan ke Cipanas, kemudian Cianjur. "Untuk pendanaan, tidak sepenuhnya dari Pemkab, tapi juga berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat dan Kementerian PU," katanya.
(wid);editor: Opung, Hertanto Soebijoto(Kompas);sumber :Warta Kota;foto:matanews.com
Wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia ke wilayah Jonggol langsung direspons positif oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Salah satu bentuk persiapan yang dilakukan Pemkab Bogor adalah dengan membangun jalan poros tengah timur sepanjang 42 kilometer. Jalan poros tengah timur yang diperkirakan menelan dana sekitar Rp 579 miliar itu dibangun mulai dari daerah Sentul, Kecamatan-Babakan Madang hingga ke Jonggol.
"Memang belum dibicarakan secara khusus dan ini masih wacana. Tapi sebagai pimpinan pemerintah daerah di Kabupaten Bogor, kami berharap kebijakan politik atau keputusan politik bisa segera dilahirkan pemerintah pusat," ujar Bupati Bogor Rachmat Yasin seusai mengikuti orasi ilmiah di kampus IPB Dramaga, Selasa (5/10/2010).
Dia mengatakan, jika benar ibu kota akan dipindah, lokasi yang paling masuk akal dan paling realistis adalah di Jonggol. "(Jonggol) Menjadi pusat pemerintahan, bukan pusat bisnis, dan bukan juga pusat niaga," katanya.
Bicara soal Jonggol, kata Yasin, Jonggol memang sangat cocok menjadi pusat pemerintahan. Sedangkan untuk Kantor Presiden, Istana Bogor bisa menjadi pilihan utama. "Dari aspek apa pun, Istana Bogor lebih representatif untuk Kantor Presiden. Istana Bogor lebih luas, memiliki halaman luas," ujarnya.
Selain itu, katanya, di dekat Istana Bogor ada Kebun Raya Bogor (KRB). Jadi, pendekatan lingkungan yang hijau sangat sesuai seperti yang dicanangkan Presiden. "Yang penting, lokasinya bebas dari banjir. Jadi tidak perlu lagi bangun istana baru," ujarnya.
Untuk semua itu, kata Yasin, dia akan memfasilitasinya dengan mengeksposnya di hadapan Presiden. "Saya akan menghadap Presiden, sekitar Desember nanti. Di hadapan Presiden saya akan ekspos soal pembangunan ruas jalan poros tengah timur, soal Sirkuit Sentul dan Jonggol," katanya.
Terkait pembangunan poros tengah timur, Bupati yang akrab disapa RY itu menjelaskan, untuk tahap pertama akan dibangun jalan sepanjang 26 kilometer, tahap kedua 16 kilometer dengan akses Bekasi ke Delta Mas, dan bagian kanan ke Cipanas, kemudian Cianjur. "Untuk pendanaan, tidak sepenuhnya dari Pemkab, tapi juga berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat dan Kementerian PU," katanya.
Comments
Post a Comment