Iklan Diskon TKI di Malaysia Bikin 'Panas' Indonesia

Baru-baru ini heboh berita mengenai iklan diskon TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang dipajang di Malaysia. Hal ini membuat Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat mengecam keras penyebarluasan promosi diskon penggunaan jasa tenaga kerja Indonesia di Malaysia ini.

Dalam iklan tersebut, harga TKI didiskon hingga 40 persen dan dibandrol 7.500 ringgit atau hampir Rp27 juta. "Indonesian maids now on SALE. Fast and Easy Application!! Now your housework and cooking come easy. You can rest and relax, Deposit only RM 3,500! Price RM 7,500 nett," berikut petikan iklan TKI murah tersebut.

Iklan mengenai diskon biaya penempatan TKI itu ditemukan oleh Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayat di kawasan publik Chow Kit, Kuala Lumpur, Malaysia, pada hari Minggu (28/10/2012) siang. Anis menduga hal itu dilakukan untuk mempermudah warga Malaysia mendapatkan tenaga kerja dari Indonesia setelah pemerintah Indonesia memberlakukan penghentian sementara (moratorium) penempatan jasa TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Malaysia.

Menanggapi hal itu, Jumhur mengharapkan pemerintah Malaysia melarang adanya iklan tersebut karena merupakan perbuatan tidak beradab yang tidak selayaknya terjadi. Ia menekankan bahwa secara teknis pemerintah Indonesia masih memberlakukan moratorium TKI PLRT.

"Bila tidak ada tindakan tegas dari Pemerintah Malaysia terhadap iklan itu, maka tidak mustahil pelaksanaan moratorium akan ditingkatkan menjadi kebijakan penghentian TKI PLRT secara permanen ke Malaysia," kata Jumhur melalui keterangan pers sebagaimana dikutip Tribunnews, Minggu (28/10/2012).

Jumhur mengatakan, promosi yang menawarkan diskon pemanfaatan TKI PLRT tidak pantas dilakukan oleh pihak mana pun di Malaysia. Menurutnya, hal itu dapat mengganggu langkah perbaikan pelayanan penempatan TKI dari kedua pihak, yang hingga saat ini terus diupayakan. Tindakan itu juga dipandang tidak terpuji dalam konteks memperlakukan keberadaan TKI PLRT secara bermartabat.

"TKI itu tidak identik dengan barang yang sekadar mendahulukan kebutuhan pasar, mengingat terdapat aspek lain yang sangat penting untuk diwujudkan, yaitu pelayanan perlindungan oleh pengguna maupun pemerintah di negara tujuan," ujar Jumhur.

Terkait iklan tersebut, Jumhur mengaku secepatnya mengirim surat resmi dan meminta adanya keberatan diplomatik oleh Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur. Sementara itu, kata Jumhur, pemerintah pusat dan daerah kini sedang menata arah penghentian penempatan TKI yang berstatus PLRT. Upaya itu utamanya diiringi dengan menitikberatkan pembangunan potensi ekonomi daerah.
Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Syed Munshe Afdzaruddin Syed Hassan mengatakan iklan tersebut ilegal, tidak resmi dari Pemerintah Malaysia. Untuk itu, pihaknya akan segera memproses iklan yang menjatuhkan derajat para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut.

"Itu iklan liar. Kita akan ambil tindakan sewajarnya, dimana iklan liar tidak sepatutnya ada di situ. Jadi tadi saya sudah melapor pihak kepolisian Kuala Lumpur untuk memastikan iklan liar ini akan kita tindaklanjuti," terangnya usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), di Gedung Balai Kota, Jakarta, Senin (29/10/2012).

Saat ini, tambahnya, aparat kepolisian masih mencari siapa oknum yang telah mengeluarkan iklan tersebut. Karena, iklan itu makin merusak hubungan baik antara Indonesia dengan Malaysia. Dia berharap, hubungan baik antar kedua negara yang sempat memburuk, jangan sampai bertambah buruk dengan kehadiran iklan itu.

"Kita mencari siapa mereka yang membuat iklan liar ini. So, insiden ini seharusnya tidak mengganggu hubungan ini. Karena orang nampak iklan ini dimana-mana. Kita pastikan iklan ini bukan official (resmi) dan akan ditindaklanjuti," jelasnya.

(Op);berbagai sumber