Tes Keperawanan dan Kehamilan Untuk Masuk SMA, Perlukah?

Rusaknya selaput dara tidak dapat begitu saja disamakan dengan kerusakan moral seorang perempuan. Jaringan Peduli Perempuan Bengkulu (JPBB) menolak tes keperawanan dan kehamilan untuk masuk sekolah tingkat SMA, seperti diwacanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma dan Bengkulu Utara, karena bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

"Wacana ini menyesatkan karena negara bertanggungjawab mencerdaskan kehidupan setiap anak bangsa," kata Koordinator Jaringan Peduli Perempuan Bengkulu (JPBB) Wahyu Widiastuti, di Bengkulu.

Wahyu mengatakan wacana tersebut juga bertentangan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebanyak 12 lembaga yang tergabung dalam JPPB dan sejumlah lembaga lainnya sudah melakukan pertemuan membahas wacana dari beberapa pejabat Diknas Kabupaten Seluma dan Bengkulu Utara itu. Menurut Wahyu, wacana tes keperawanan yang berawal dari kasus pemecatan seorang siswi yang hamil di sebuah sekolah di daerah sangat mengkhawatirkan.

Untuk itu, JPPB dan sejumlah lembaga nonpemerintah lainnya mendesak kasus serupa tidak terjadi lagi dan kebijakan tes keperawanan tidak memiliki landasan hukum yang mendasar. Wahyu menjelaskan dari sisi penelaahan sosial budaya, rusaknya selaput dara tidak dapat begitu saja disamakan dengan kerusakan moral seorang perempuan.

Kerusakan fisik pada organ reproduksi perempuan itu mengacu kepada telaah kedokteran. Rusaknya selaput dara dapat dikarenakan berbagai hal, misalnya bersepeda, olah raga, dan aktivitas keras lainnya selain penetrasi seksual.

"Kalau ini dilaksanakan, maka negara telah berkuasa dan mengkontrol tubuh warga negara yang perempuan. Secara psikologis, tes keperawanan tanpa persetujuan anak dan tanpa didampingi orang tua anak bisa menjadi peristiwa traumatis bagi mereka," tandas Wahyu.

Penulis: Antara/ Wisnu Cipto